Macam-Macam Kebijakan Perdagangan Internasional

Posted by Ekonomi Bisnis on Jumat, 16 November 2018

Loading...

Loading...
Dalam perdagangan internasional, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat besar, terutama sebagai penentu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi di dalam negeri. Adapun bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah penentuan tarif, subsidi dan premi ekspor, larangan ekspor, larangan impor dan politik dumping.

Kebijakan Internasional Penentuan Tarif

 

Tarif adalah pemberlakukan biaya pajak yang dilakukan pemerintah untuk komoditas impor. Tarif hanya diberlakukan jika harga barang di luar  negeri lebih mahal dari dalam negeri. Dengan kata lain, pemberlakuan tarif jika harga di pasar internasional lebih besar dari pada pasar domestic. Dengan adanya tarif, maka harga barang impor akan menjadi lebih mahal sehingga mendorong dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.  

Di samping itu, dengan adanya kebijakan tarif, maka impor akan terhambat sehingga melindungi industri dalam negeri  dan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Biaya pajak barang impor biasanya tertulis dalam SK sehingga setiap importir wajib untuk mempelajarinya sebelum mengimpor barang. Dalam prakteknya, ada 2 bentuk cara pemungutan tarif yaitu tarif ad valorem, tarif spesifik dan kuota tarif. 
  • Tarif ad valorem,  yaitu pajak impor yang dikenakan pada barang tertentu  dalam bentuk persen. Misalnya pajak 10% yang dikenakan pada impor sepatu. Dengan adanya  tarif ad valorem maka besarnya tarif akan berubah- ubah secara proporsional mengikuti perubahan harga barang impor. 
  • Tarif spesifik, yaitu tarif yang penetuannya berdasarkan  ukuran atau jumlah fisik. Dengan sistem tarif spesifik, maka  semakin tinggi harga dari suatu barang impor maka tarifnya terasa makin ringan. Misalnya, untuk setiap barel minyak dikenakan tarif spesifik $5, tarif ini nilainya stabil, tidak akan berubah-ubah. Ketika harga minyak naik, maka tarif ini terasa ringan dan importir memperoleh banyak keuntungan akan tetapi ketika harga minyak turun, tarif ini akan terasa berat dan importir hanya memperoleh sedikit keuntungan.  


Kebijakan Perdagangan Internasional dengan Kuota 

Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk  membatasi  jumlah barang impor berdasarkan spesifikasi tertentu maupun jumlah tertentu dalam periode tertentu. Dengan adanya  penetapan kuota impor, maka pemerintah melindungi perkembangan produk dalam negeri yang sedang tumbuh. Di samping itu, kuota impor juga memperbaiki neraca pembayaran karena melengkapi kebijakan pengendalian devisa.

Selain itu, ada juga kuota ekspor.   Kuota ekspor bertujuan melindungi  kepentingan konsumen dalam negeri, yaitu menjaga ketersediaan stok. Adapun jenis-jenis kuota dalam kebijakan perdagangan internasional yaitu :
  1. Kuota absolut atau unilateral, yaitu kuota yang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa harus ada persetujuan dengan negara lain. 
  2. Kuota bilateral, yaitu kuota yang jumlahnya ditentukan atas dasar perjanjian antara negara importir dan negara eksportir. 
  3. Kuota tarif, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengombinasikan sistem kuota dengan sistem tarif. Dalam sistem kuota, tarif dipungut dengan cara ditentukannya kuota barang yang boleh diimpor dengan menentukan tarif tertentu. Jika tarif impor yang masuk melebihi kuota yang telah ditentukan maka kelebihan jumlah barang tersebut akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. 
  4. Mixing quota, yaitu kuota yang dikenakan pada impor bahan baku tertentu di dalam negeri. Tujuan penetapan kuota ini yaitu untuk mengurangi ketergantungan industri-industri di dalam negeri terhadap bahan baku impor, mendorong perkem- bangan industri di dalam negeri, dan penghematan devisa. 

Pada dasarnya, kebijakan kuota  belum sempurna dan masih memiliki banyak kelemahan. Diantaranya adalah : 
  1. Berbeda dengan sistem tarif, sistem kuota tidak transparan dalam prakteknya. Konsumen dalam negeri khususnya importir tidak tahu persis besarnya kuota yang diberikan terhadap suatu barang tertentu.
  2. Sistem ikuota mampu menyebabkan terjadinya  monopoli perdagangan terhadap barang tertentu.  Jika besarnya kuota telah ditentukan, dan hanya ada satu importir tunggal yang memperoleh lisensi, maka dampaknya akan menimbulkan monopoli pasar dari importir tunggal tersebut. 
  3. Sistem kuota rawan menimbulkan praktik korupsi. Importir membutuhkna lisensi impor, sementara itu besarnya kuota impor dibatasi, maka peluang terjadinya saling sikut dan saling memperebutkan lisensi antar para importir semakin besar. Yang terburuk adalah ada yang menggunakan cara-cara tidak halal seperti penyuapan kepada pemberi lisensi.
  4. Dalam sistem kuota, kemungkinan terjadinya pemberian lisensi kepada orag tertentu saja sangat besar, dan dampaknya profit tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu saja. 

Macam-Macam Kebijakan Perdagangan Internasional


Kebijakan Perdagangan Internasional terkait Subsidi dan Premi Ekspor 

Pada dasarnya, kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. Subsidi yang diberikan pemerintah juga ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan barang impor.  Dengan pemberian subsidi dari pemerintah, maka harga jual produk local akan lebih  murah dari barang impor yang masih dikenakan tarif. Pemberian subsidi  dapat berbentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, atau kredit bank yang murah. 

Kebijakan Larangan Ekspor 

Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan iternasional pada suatu negara juga bisa berbentuk larangan ekspor terhadap suatu produk.  Kebijakan larangan ekspor harus dipertimbangkan  dengan baik oleh pemerintah dengan pertimbangan aspek ekonomi dan non ekonomi. Sebagai contoh,  jika produksi  produksi beras dalam negeri meningkat dan  permintaan terhadap beras juga  meningkat, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan kebijakan untuk melarangan ekspor beras. Dengan demikian, maka kebutuhan beras dalam negeri tetap terpenuhi dan pemerintah tidak perlu mengimpor beras. 

Kebijakan Larangan Impor 

Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masuknya barang-barang tertentu yang bisa membahayakan suatu negara. contoh kebijakan larangan impor adalah larangan untuk mengimpor ungags dari  negara-negara yang terindikasi flu burung. 

Kebijakan Diskriminasi Harga/Politik Dumping 

Kebijakan politik dumping yaitu kebijakan pemerintah untuk melakuka diskriminasi  harga secara internasional. Bentuk politik dumping  yakni dengan  menjual hasil produksi dalam negeri dengan harga yang lebih murah ke luar negeri dari pada harga yang di jual di dalam negeri. Contoh politik dumping yaitu, misalnya negara Cina memproduksi smartphone. Harga smartphone tersebut di Cina adalah Rp.10.000.000 sedangkan di luar negeri misalnya Indonesia, harga smartphone tersebut adalah Rp.5.000.000. adapun tujuan kebijakan politik dumping yaitu untuk menguasai pasar di luar negeri, agar target pemasaran bisa tercapai serta untuk cuci gudang, artinya dari pada barang tersebut tidak laku di dalam negeri, lebih baik dijual murah ke luar negeri

Loading...

Blog, Updated at: November 16, 2018

0 komentar:

Posting Komentar